Tahukah Anda (edisi 13/04/2009)

(Seorang sahabat mengirimkan tulisan pendek ini). Falsafah Jawa sejak lama telah sejak lama mengenalkan kategorisasi KYAI dalam percaturannya dalam kehidupan riil, yakni: Kyai Tandur, Kyai Tutur,Kyai Sumur, Kyai Sembur dan Kyai Catur. Kyai Tandur adalah para kyai yang concern terhadap penanaman nilai-nilai aqidah dan akhlak melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren (tandur=menanam). Kyai Tutur adalah para Kyai yang berkonsentrasi pada penyampaian dakwah terutama secara lisan (nuturi=menasehati). Kyai Sumur adalah Kyai yang memiliki kedalaman ilmu dan jiwa yang mumpuni (ma’rifat). Kyai Sembur adalah para Kyai yang banyak mengabdikan kemampuannya dalam pengobatan/penyembuhan. Kyai Catur adalah kyai yang banyak terlibat dalam percaturan politik atau kegiatan kemasyarakatan.

Cukup relevan rasanya dengan fenomena “ke-kyai-an” mutakhir…Mudah-mudahan saja kategori ini tetap 5 tidak tambah jadi 6, yakni kyai kasur….kyai yang sukanya….Kasur…. (Wallahu a’lam bishowab).

DIBUKA PENDAFTARAN: DIKLAT LAKIP

Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fisipol UGM akan menyelenggarakan Diklat Penyusunan LAKIP bagi staf maupun pejabat Eselon III dan IV se Indonesia. Diklat LAKIP ini akan dilaksanakan selama dua kali pada bulan Mei 2009, masing-masing tgl 10-15 Mei 2009 dan tgl 24-29 Mei 2009. Bagi Bapak/Ibu yang berminat mengikuti diklat ini, bisa langsung menghubungi PPKK Fisipol UGM melalui nomor telp (0274) 563362 pesawat 233, atau kontak langsung via Sdr. Amirudin pada nomor HP: 081804380580.

Contoh LAKIP?

Komentar: Yth. Bpk Bambang, saya ingin mengetahui contoh LAKIP untuk instansi Bandar Udara. selama ini saya kesulitan dalam menyususn LAKIP karena seharusnya bukan saya yang menyusun namun atas perintah atasan dengan terpaksa saya yang mengerjakan.oleh karena itu mohon contoh LAKIP yang benar dan baik.makasih sebelum dan sesudahnya.

Jawaban: Mohon maaf saya belum punya contoh LAKIP Bandara. Tetapi secara umum penyusunan LAKIP Bandar Udara mestinya tidak berbeda dengan penyusunan LAKIP SKPD. Saya ada beberapa pedoman umum. Mungkin suatu saat bisa kita diskusikan. Silakan kirim email langsung ke alamat email saya, atau klik di “kontak”. Terimakasih. (BP).

Konsultan Karya Tulis Diklatpim

Komentar:Saya salah satu dari sekian orang yang tertarik mengikuti perkembangan Diklatpim baik PIM3, PIM4 dan PIM2 sejak tahun 2000. Profesi saya sebagai Konsultan Karya Tulis di Diklatpim di Jatim. Seiring dengan perkembangan dan banyaknya bermunculan KONSULTAN baru yang sifatnya mengacau (asal jadi), maka hasil kertas kerja yang diharapkan jauh dari MODUL LAN. Saya berharap kiranya Bapak menuntaskan permasalahan ini khususnya di Jatim. (Frans)

Jawaban: Yth. Pak Frans, terimakasih atas masukannya. Kita tentu prihatin jika para pejabat Eselon (IV, III, II) ternyata hanya “memesan” karya tulis mereka pada Lembaga Konsultan yang tidak bertanggungjawab. Artinya, diklatpim sebagai arena pendidikan (dan pelatihan) yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan profesionalisme birokrat telah gagal menjalankan misinya. Saya setuju harus ada pembenahan serius. Tolong bisa kirim email ke saya untuk diskusi masalah ini. Terimakasih. (BP).

“Muda, Kuat, dan Bergairah”

Apa yang tertulis dalam judul di atas bukanlah iklan obat kuat, bukan pula iklan jamu awet muda. Itu adalah sebuah iklan politik yang ditampilkan seorang caleg di kota Tanjungpinang. Di atas foto caleg yang tampil macho tertulis dengan kata-kata atraktif: “Muda, Kuat, dan Bergairah”. Di Jakarta, seorang caleg mengiklankan diri dengan berkostum Superman dan memasang tulisan “the power of creativity”. Tidak jelas apa maksudnya. Selengkapnya:Muda Bergairah.pdf

Tahukah Anda (Edisi 18/02/09)

Ketika pindah ke tempat kerjanya yang baru, seorang teman cerita bahwa posisinya sebagai pejabat eselon IV mendapat 2 staf, laki-laki dan perempuan. Untuk melancarkan pelaksanaan tugas-tugasnya, dia mengajak kedua staf barunya untuk berkenalan dan berbincang-bincang.

Ketika ditanya tentang latar belakang pendidikan dan tugasnya selama ini, stafnya yang perempuan menjawab: “Sejak tiga tahun lalu sampai sekarang saya ditugasi sebagai bendahara pak…saya sarjana PLANOLOGI lulusan sebuah PTS besar di Jatim”. Staf yang laki-laki juga menjawab: ” Sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang saya ditugasi menjaga toko koperasi pak…melayani staf atau tamu yang pesan minuman kopi atau teh, mengantar ke ruang kerjanya, belanja kebutuhan toko sekaligus menjualnya pada karyawan di sini. Saya sarjana pertanian lulusan sebuah PTS besar di Jatim”. Baca selengkapnya..

Tahukah Anda (Edisi 16/02/2009)

Apakah anda Caleg? Apakah anda mengeluarkan sejumlah uang/dana untuk kampanye? Mengapa tidak menghasilkan uang saja sambil kampanye daripada anda mengeluarkan uang? Seorang Caleg yang kreatif dan kebetulan memiliki “kompetensi” khusus telah melakukan itu.

Dia kebetulan memiliki kompetensi di bidang pendidikan anak. Untuk menyebarluaskan kemampuanya itu dia menggelar seminar dengan mengundang para guru, orang tua dan para peminat pendidikan anak. Seorang peserta membayar 15 ribu rupiah, dengan mendapatkan makalah, snack dan sertifikat (yang sekarang sangat dibutuhkan oleh para guru untuk sertifikasi). Diantara paparannya tentu saja dia menyelipkan pesan-pesan terkait dengan posisinya sebagai caleg.

Jika setiap seminar dihadiri 100 orang, maka akan terkumpul 1,5 juta. Dari sejumlah itu paling tidak separuhnya masuk kantong dia. Jika seminggu dia mengadakan seminar 1 kali saja maka 1 bulan dia telah memperoleh 3 juta rupiah.  Wah lumayan, masih caleg saja sudah dapat “tunjangan kehormatan” Wallahu’alam Bi Showab….

Tahukah Anda?

Seorang teman yang termasuk kategori “pejabat struktural” di sebuah instansi pemerintah menulis bahwa beberapa SKPD di lingkungan Pemda dan mungkin juga di Pusat biasanya menerapkan “manajemen” keuangan sebagai berikut:

Setiap item yang mendapat alokasi APBD langsung dipotong 20% DI DEPAN oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan. Dengan demikian, yang riil dialokasikan untuk kegiatan hanyalah 80% dari total anggaran, kemudian dipotong pajak-pajak (misalnya pph 15% dan ppn 1.5%). Artinya, jika ada sebuah kegiatan senilai Rp. 100 juta maka yang dapat dicairkan untuk kegiatan nyata hanyalah Rp. 80 juta, kemudian dipotong pajak-pajak.

Dengan model tersebut, jika di suatu SKPD ada kegiatan senilai Rp. 100 juta maka Pimpinan SKPD sudah mengantongi uang sebesar Rp. 20 juta. Jika dalam satu tahun sebuah SKPD mendapat alokasi APBD sebesar Rp. 10 M (ini jumlah yang kecil) maka bisa diduga dan bisa dihitung bahwa Pimpinan SKPD akan mengantongi Rp. 2 M dalam setahun atau sama dengan Rp. 166,6 juta per bulan…! Wallahu ‘alam bi showab…